Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional 2026-2030, sebuah terobosan regulasi yang menetapkan ambang komponen lokal minimal 70% TKDN untuk setiap pengadaan alutsista TNI dan Polri bernilai di atas Rp500 miliar. Angka ini merupakan eskalasi signifikan dari target 55% pada 2025, menandakan pergeseran paradigma dari sekadar pembelian alutsista menjadi pembangunan ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi dalam negeri. Perpres ini juga mengikat seluruh kontrak strategis dengan skema ofset industri yang mewajibkan mitra asing mentransfer teknologi pada delapan bidang kritis: propelan, bahan peledak presisi, radar GaN, sistem avionik, material komposit, logam paduan khusus, sistem kendali senjata, dan propulsi rudal.
Rezim TKDN 70% dan Arsitektur Ofset Teknologi Strategis
Kebijakan TKDN 70% dalam Perpres ini dirancang tidak hanya sebagai angka administratif, melainkan instrumen pemaksa percepatan industrialisasi pertahanan. Setiap pengadaan dengan nilai kontrak di atas Rp500 miliar wajib memenuhi ambang komponen lokal yang terverifikasi, didukung oleh pembentukan Badan Koordinasi Industri Pertahanan (BKIP) di bawah Kementerian Perindustrian. BKIP diberikan mandat untuk melakukan audit dan sertifikasi komponen lokal, sehingga klaim TKDN dari BUMN industri maupun swasta nasional dapat dipantau secara transparan dan berbasis data.
Skema ofset yang tertuang dalam Perpres menjadi mekanisme kunci transfer teknologi delapan bidang kritis. Teknologi radar GaN, misalnya, merupakan fondasi bagi sistem pertahanan udara modern, sementara penguasaan propelan dan propulsi rudal menjadi prasyarat kemandirian industri rudal nasional. Dengan mengikat kewajiban transfer teknologi dalam setiap kontrak, pemerintah memastikan bahwa investasi asing memberikan dampak langsung terhadap kapabilitas riset dan produksi dalam negeri.
- Bahan peledak presisi dan propelan untuk hulu ledak generasi baru
- Radar gallium nitride (GaN) dengan efisiensi daya tinggi
- Sistem avionik dan sistem kendali senjata terintegrasi
- Material komposit dan logam paduan khusus untuk badan kendaraan, kapal, dan pesawat
- Propulsi rudal untuk jarak jelajah dan akurasi terminal
Target Produksi 2026-2030 dan Insentif Investasi Kawasan Industri
Perpres ini juga memuat target produksi nasional yang ambisius dan terukur: 1.200 unit kendaraan taktis, 80 unit pesawat terbang, 120 unit kapal perang, serta 3.000 unit rudal berbagai tipe dalam periode 2026-2030. Angka ini merefleksikan kebutuhan TNI dan Polri sekaligus dorongan ekspor potensial di kawasan Indo-Pasifik. Untuk membiayai riset dan produksi strategis tersebut, pemerintah menyiapkan dana abadi kemandirian industri pertahanan sebesar Rp50 triliun yang dikelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI), memberikan kepastian pendanaan jangka panjang bagi program-program prioritas.
Dukungan fiskal juga diarahkan pada pengembangan kawasan industri pertahanan di Batam, Bandung, dan Gresik. Insentif fiskal bagi pelaku industri swasta nasional menjadi stimulus agar rantai pasok komponen lokal tumbuh dan terintegrasi dengan klaster BUMN pertahanan. Sinergi antara kawasan industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi diharapkan mempercepat hilirisasi teknologi dari laboratorium ke lini produksi alutsista.
Peta jalan ini adalah sinyal kuat bagi pelaku industri pertahanan nasional untuk berinvestasi pada kapasitas litbang dan standardisasi produk. Dengan mekanisme audit BKIP dan skema dana abadi yang tersistem, Perpres Kemandirian Industri 2026-2030 menjadi kerangka strategis yang tidak hanya mengejar angka TKDN, tetapi juga membangun ketahanan industri pertahanan yang adaptif terhadap disrupti teknologi global.
