Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian secara resmi memfinalisasi revisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewajibkan setiap kontrak pengadaan alutsista dengan pihak asing mencantumkan skema offset dan alih teknologi secara terintegrasi. Target ambisius 60 persen TKDN pada 2030 kini mengikat seluruh platform besar, mulai dari kapal perang multirole, pesawat tempur generasi 4,5, kendaraan tempur lapis baja, hingga sistem radar dan komunikasi taktis. Dengan nilai belanja alutsista diproyeksikan mencapai Rp 300 triliun pada periode 2026–2030, kebijakan ini mentransformasi anggaran pertahanan menjadi motor utama kemandirian industri nasional. Skema industrial participation yang diperketat memastikan setiap kontrak tidak hanya memenuhi kewajiban TKDN, tetapi juga membangun rantai pasok yang resilient dari hulu ke hilir.
Revitalisasi Rantai Pasok dan Alih Teknologi
Kewajiban transfer desain, lisensi produksi, serta perawatan menyeluruh (MRO) kini harus dimitigasi sejak fase desain awal. Kontraktor asing diwajibkan bermitra dengan BUMN atau BUMS pertahanan dalam konsorsium desain, memastikan setiap subsistem dapat diproduksi secara lokal. Berikut adalah rincian penerapan untuk masing-masing platform:
- Kapal perang: integrasi sistem propulsi diesel-elektrik dan sonar array buatan dalam negeri, dengan lisensi desain penuh untuk sistem propulsi dan manajemen tempur.
- Pesawat tempur: pengembangan avionik modular serta electronic warfare suite dengan lisensi desain Indonesia, mencakup software-defined radio dan radar AESA domestik.
- Kendaraan tempur: pemanfaatan material komposit lokal dan sistem senjata terintegrasi, termasuk modul kendali tembak yang dikembangkan bersama BUMN.
- Radar dan komunikasi: adopsi teknologi software-defined radio dan radar AESA domestik, dengan alih teknologi untuk sistem pemrosesan sinyal dan enkripsi taktis.
Kebijakan offset ini memastikan setiap kontrak pengadaan tidak hanya memenuhi target TKDN, tetapi juga membangun rantai pasok nasional yang resilient—dari hulu (bahan baku, komponen elektronik) hingga hilir (assembling, integrasi sistem).
Proyeksi Multiplier Effect dan Sertifikasi Industri
Dampak ekonomi lanjutan diperkirakan mencapai multiplier effect 2,3 kali lipat terhadap nilai investasi awal, menyerap tenaga kerja teknis hingga puluhan ribu orang di sektor rekayasa, manufaktur presisi, dan jasa MRO. Untuk mengisi daftar komponen yang diizinkan (approved component list), industri nasional diminta mempercepat sertifikasi produk—mulai dari uji kualifikasi material militer, standar ISO 9001 untuk sistem persenjataan, hingga sertifikasi MIL-SPEC pada sub-sistem kritis. Tahapan sertifikasi yang perlu diprioritaskan meliputi:
- Tahap 1 (2025–2027): sertifikasi komponen mekanik dasar dan material lapis baja, termasuk pengelasan struktural dan forging baja militer.
- Tahap 2 (2028–2030): sertifikasi modul elektronik, sensor, dan sistem kendali tembak, dengan fokus pada radar, sonar, dan avionik.
- Tahap 3 (2030+): integrasi sistem senjata dan full life-cycle support lokal, mencakup sistem kendali misi dan simulasi tempur.
Proyeksi ini menegaskan bahwa kebijakan TKDN bukan sekadar angka, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem pertahanan yang mandiri dan berdaya saing global. Ke depan, pelaku industri pertahanan nasional perlu berfokus pada percepatan sertifikasi dan pengembangan dual-use technology agar mampu bersaing dalam skema offset yang lebih ketat. Kolaborasi riset antara BUMN, BUMS, dan lembaga litbang militer menjadi kunci untuk memenuhi target 60 persen TKDN sekaligus membangun kemandirian industri yang berkelanjutan.
