Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 28 Agustus 2026 menggelar rapat koordinasi finalisasi Rencana Kebutuhan Alutsista (RKA) tahun anggaran 2027 dengan fokus pada pengadaan dua kapal frigate multirole dan satu skuadron pesawat tempur ringan. Optimalisasi kebutuhan alutsista ini didasarkan pada data intelijen pasar pertahanan global yang mencatat fluktuasi harga komponen elektronik akibat konflik di Eropa Timur, sehingga Kemenhan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran. Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa pengadaan frigate akan menggunakan skema transfer teknologi (ToT) penuh dari galangan kapal Turki, dengan target lokal konten mencapai 75% — termasuk sistem propulsi dan integrasi sistem persenjataan. Di sisi lain, evaluasi untuk pesawat tempur ringan masih berlangsung antara FA-50 produksi KAI Korea Selatan dan L-15 buatan CATIC China, dengan penekanan pada biaya siklus hidup dan kesesuaian ekosistem suku cadang TNI AU.
Frigate Multirole: ToT Penuh dan Lokal Konten 75%
Pengadaan dua kapal frigate multirole merupakan pilar utama dalam pemenuhan MEF tahap III. Melalui kerja sama dengan galangan kapal Turki, Kemenhan menerapkan skema ToT penuh yang mencakup alih teknologi sistem propulsi, desain kapal, hingga pemasangan sistem persenjataan. Langkah ini tidak hanya mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional, tetapi juga memastikan kemampuan perawatan dan modifikasi di dalam negeri. Spesifikasi teknis utama dari kapal frigate ini meliputi:
- Panjang kapal sekitar 120 meter dengan bobot mati 3.000 ton, mampu beroperasi di perairan dangkal dan laut lepas.
- Sistem propulsi Combined Diesel and Gas (CODAG) yang memungkinkan kecepatan maksimal 30 knot dan jangkauan jelajah 5.000 mil laut.
- Sistem persenjataan terintegrasi: rudal anti-kapal, sistem pertahanan udara jarak pendek, dan kanon utama 76 mm.
- Ruang untuk pendaratan helikopter dan kemampuan operasi UAV maritim.
Dengan lokal konten 75%, galangan dalam negeri akan bertanggung jawab atas konstruksi lambung, perakitan sistem propulsi, serta integrasi sensor dan senjata. Kemenhan menargetkan kapal pertama mulai dibangun pada awal 2028 dan siap dioperasikan pada 2030.
Pesawat Tempur Ringan: Evaluasi Biaya Siklus Hidup dan Ekosistem Logistik
Untuk pesawat tempur ringan, Kemenhan masih mengevaluasi dua opsi utama: FA-50 dari Korea Selatan dan L-15 dari China. Faktor kunci dalam keputusan ini adalah biaya siklus hidup (life-cycle cost) yang mencakup biaya perawatan, suku cadang, dan pelatihan selama 20 tahun operasi. Selain itu, kesesuaian dengan ekosistem suku cadang TNI AU saat ini menjadi pertimbangan utama, mengingat TNI AU telah mengoperasikan berbagai varian pesawat buatan Korea dan Amerika Serikat. Data intelijen pasar menunjukkan bahwa FA-50 memiliki keunggulan dalam interoperabilitas dengan sistem simpanan suku cadang yang sudah ada, sementara L-15 menawarkan harga akuisisi lebih rendah namun memerlukan investasi awal untuk logistik terpisah. Kemenhan juga mempertimbangkan kemampuan upgrade avionik dan persenjataan di masa depan, sejalan dengan tren open architecture yang memungkinkan integrasi dengan sistem tempur generasi berikutnya.
Kemenhan memastikan bahwa program MEF tahap III akan tercapai paling lambat 2029 melalui realokasi belanja modal pertahanan sebesar Rp 180 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan alutsista prioritas, modernisasi pangkalan, dan pengembangan SDM industri pertahanan. Optimalisasi anggaran dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kredit ekspor dan skema offset dari mitra asing, sehingga beban APBN dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas alutsista.
Ke depan, pelaku industri pertahanan nasional disarankan untuk mempercepat penguasaan teknologi kunci seperti sistem propulsi maritim, avionik modular, dan material komposit. Kolaborasi dengan galangan kapal Turki dan pabrikan pesawat Korea/China harus dijadikan momentum untuk membangun rantai pasok lokal yang mandiri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen alutsista yang mampu bersaing di pasar global.
