Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara resmi menggelar Forum Optimalisasi Kebutuhan Alutsista (FOKA) 2026 yang mempertemukan Kepala Staf Angkatan TNI, Bappenas, dan pelaku industri pertahanan nasional. Forum ini menetapkan alokasi anggaran strategis sebesar Rp450 triliun untuk periode 2027–2029, dengan fokus utama pada optimalisasi kebutuhan alutsista melalui interoperabilitas sistem persenjataan lintas matra. Keputusan ini bertujuan menghindari duplikasi pengadaan antar-matra dan mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti sistem anti-drone (C-UAS), radar over-the-horizon (OTH) dengan teknologi AESA, serta platform keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah ini menandai pergeseran paradigma pengadaan alutsista dari pendekatan konvensional menuju solusi adaptif yang mampu merespons ancaman asimetris modern.
Tiga Pilar Teknologi: C-UAS, Radar OTH AESA, dan Cyber Defense AI
Dalam forum yang digelar sebagai bagian dari siklus perencanaan alutsista TNI, tiga prioritas teknologi menjadi sorotan utama, masing-masing dirancang untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia di era peperangan modern:
- Sistem Anti-Drone (C-UAS) untuk Pangkalan Udara – Menggabungkan radar deteksi portabel, penganalisis frekuensi radio, serta hard-kill dan soft-kill effector. Teknologi yang dipertimbangkan mencakup jammer lintasan frekuensi dan laser directed-energy, mampu menetralisir ancaman drone swarm dalam radius 5–10 km di sekitar pangkalan udara utama.
- Radar Jarak Jauh untuk Pertahanan Pantai – Radar over-the-horizon (OTH) dengan teknologi AESA dan kemampuan pemindaian 360 derajat akan ditempatkan di sepanjang perairan strategis. Spesifikasi target mencakup jangkauan deteksi hingga 300 km untuk platform udara dan 50 km untuk permukaan, serta integrasi dengan sistem C2 yang sudah ada.
- Peningkatan Kemampuan Cyber Defense – Investasi pada platform keamanan siber berbasis AI dan machine learning, yang mampu mendeteksi serta merespons serangan siber secara real-time. Prioritas diberikan pada perlindungan infrastruktur kritis militer, termasuk jaringan komunikasi militer, sistem radar, dan pusat data pertahanan.
Keseluruhan prioritas ini mencerminkan arah kebijakan Kemenhan yang tidak hanya mengandalkan pengadaan alutsista konvensional, tetapi juga mengintegrasikan solusi mutakhir untuk menghadapi ancaman asimetris. Optimalisasi kebutuhan alutsista di tiga matra – TNI AD, AL, dan AU – juga menuntut standardisasi antarmuka sistem agar interoperabilitas dapat terwujud pada latihan bersama dan operasi nyata.
Digitalisasi Pengadaan dan Standardisasi Interoperabilitas Antar-Matra
FOKA 2026 juga menyepakati transformasi proses pengadaan melalui digitalisasi lelang dan sistem monitoring anggaran berbasis cloud. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi serta memangkas waktu lelang yang sebelumnya rata-rata memakan waktu 18–24 bulan. Dengan sistem digital, Kemenhan dapat mempercepat proses evaluasi dan meminimalkan potensi kebocoran anggaran. Selain itu, forum ini menekankan pentingnya standardisasi antarmuka sistem antar-matra. Setiap platform alutsista yang akan diadopsi harus memenuhi protokol komunikasi data yang kompatibel, sehingga interoperabilitas dapat terwujud pada latihan bersama dan operasi nyata.
Sebagai langkah strategis ke depan, pelaku industri pertahanan nasional disarankan untuk mulai mengembangkan modul-modul interoperabel yang dapat diintegrasikan dengan sistem C2 eksisting serta berinvestasi pada riset teknologi directed-energy dan AI untuk keamanan siber. Dengan agenda ini, Indonesia tidak hanya memperkuat postur pertahanan, tetapi juga membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing global.
